Politik Kebangsaan ala Zulkifli Hasan

Hari ini, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung dengan pemerintah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhasan), setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Soal bergabungnya PAN menjadi partai pemerintah, bukanlah sesuatu hal yang luar biasa dalam politik. Karena sudah dimafhumi, bahwa politik itu dinamis, bisa berubah rubah kapanpun, kadang ada disana, kadang disini. Tidak ada yang abadi dalam politik, bahkan perkongsian dan permusuhan pun tidak abadi dalam politik, kecuali kepentingan.

Namun ada hal yang menarik dalam pernyataan Zulhasan yang disampaikan ke publik terkait alasan kenapa akhirnya dia memutuskan PAN bergabung dengan pemerintah. Pernyataan ini dapat disimak di akun twitter pribadi Zulhasan di @zul_hasan.

Ada 3 hal yang jadi pokok pikiran Zulhasan, sebagai alasan pembenar keputusannya bergabung menjadi partai pendukung pemerintah. (baca gambar twit dengan urutan bawah ke atas)

Pertama, Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik, ekonomi sedang sulit. Kedua, bersatu meletakan kepentingan bangsa diatas kepentingan kelompok. Ketiga, Politik kebangsaan, berpolitik di atas kepentingan golongan/kelompok.

Untuk hal pertama, ini bisa dikatakan sebuah pernyataan jujur dari seorang ketua umum parpol, apalagi parpol yang menyatakan diri bergabung dengan pemerintah. Karena pemerintahan Jokowi selama ini dalam berbagai kesempatan, masih saja tidak mengakui bahwa ekonomi Indonesia sedang dalam kondisi sulit, dalam kondisi mengkhawatirkan.

Mengakui bahwa ekonomi negara sedang lampu kuning, sangat diperlukan saat ini dibanding terus menerus menipu diri bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih baik-baik saja. Dengan statemen Zulhasan ini setidaknya publik mendapatkan pencerahan bahwa faktanya ekonomi Indonesia mengkhawatirkan, dan memberikan gambaran jelas bahwa pemerintah selama ini hanya menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya.

Dipoin kedua, Zulhasan menekankan pentingnya bersatu padu sebagai sebuah bangsa, kesampingkan kepentingan kelompok dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang didepan mata. Statemen kedua Zulhasan ini, hemat saya, kontradiktif dengan keputusannya membawa PAN bergabung sebagai partai pemerintah.

Tentu yang dimaksud bersatu padu dalam mengatasi kesulitan yang sedang kita hadapi ini adalah bersatu padu dengan peran yang ada pada diri kita masing-masing. Dengan berbagai peran dan kemampuan yang ada pada diri kita pribadi atau pada organisasi dimana kita berada, gunakan untuk ikut mengatasi berbagai kesulitan ekonomi.

Pemerintah dengan perannya sebagai pelaksana pembangunan dan pembuat kebijakan ekonomi, DPR dan partai politik dengan perannya mengawasi agar langkah-langkah yang diambil pemerintah tepat arah, tidak malah membawa ekonomi makin kritis dan merugikan rakyat banyak.

Menghimbau bersatu padu, sementara kemudian nyatakan bergabung dengan pemerintah sebagai sebuah kekuatan politik, memberikan pesan kepada publik bahwa partai politik yang tidak bergabung dengan pemerintah tidak sedang punya keinginan bersatu padu mengatasi kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi. Ini sebuah pesan yang justru memprovokasi perpecahan bukan persatuan.

Disisi lain, Zulhasan seolah sengaja mengeliminir peran DPR, peran wakil rakyat, yang harus mengawasi dan kritis pada pemerintah. Seolah jika sebuah Parpol tidak bergabung menjadi partai pendukung pemerintah dianggap tidak dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki ekonomi yang sedang sulit. Ini sebuah pemikiran yang tampaknya secara sadar diselipkan oleh Zulhasan dalam statemennya.

Bagi negara Indonesia yang menganut sistem pembagian kekuasaan, sikap Zulhasan ini sangat tidak tepat. Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif memiliki peran sama pentingnya dalam sistem kenegaraan Indonesia. Tidak bisa seluruh kekuasaan ditumpukan pada pemerintah tanpa pengawasan yang kuat dari DPR. Akan berbahaya bagi kelangsungsn sistem pemerintahan yang kita anut, jika seorang ketua umum parpol punya pemikiran bahwa untuk berkontribusi dalam mennyelesaikan persoalan bangsa, maka sepenuhnya hanya bisa dilakukan jika bergabung menjadi partai pemerintah.

Diantara cita cita yang diperjuangkan reformasi 98 adalah dikembalikannya kedaulatan ketangan rakyat. Pemerintah tidak dikehendaki berkuasa sendiri, dan tidak ingin DPR hanya sebagai lembaga pemberi stempel kebijakan pemerintah, juga sangat ditolak partai politik yang hanya jadi alat pemerintah dalam mempertahankan kekuasaan. Pemerintah dan DPR diharapkan menjadi lembaga yang sama kuat dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Kemudian, dipoin ketiga terkait dengan Politik Kebangsaan. Lagi-lagi menurut hemat saya, Zulhasan tidak cermat memahami apa yang disampaikan sebagai alasan membawa PAN menjadi Partai pemerintah.

Politik Kebangsaan bukanlah bermakna bersama-sama dalam kekuasaan. Ini lagi-lagi sebuah selipan pemikiran yang keliru. Memberikan pesan kepada rakyat bahwa berpolitik kebangsaan adalah berpolitik diatas segala kepentingan kelompok dan itu hanya bisa berwujud jika bersama-sama dalam pemerintahan.

Padahal Politik kebangsaan itu tidak melihat dimana posisi berada, didalam pemerintahan atau diluar pemerintahan, bisa sama-sama memberi kontribusi, dan meletakan kepentingan bangsa diatas kepentingan partai politik, diatas kepentingan kelompok.

Secara keseluruhan saya menilai, apa yang disampaikan Zulhasan dan menjadi alasannya bergabung menjadi partai pemerintah, hanyalah mencari-cari alasan pembenar. Ya, alasan pembenar dari apa yang sesungguhnya menjadi niat dari PAN, khususnya Zulhasan bergabung dengan pemerintah. Yaitu syahwat kekuasaan. Dan itu wajar saja dalam politik, tidak perlu malu mengakuinya apalagi cari cari alasan pembenar.

Yang pasti, apapun yang menjadi alasan Zulhasan, keputusannya hari ini akan dicatat sejarah, dan bagi para pemilih PAN nanti di Pileg 2019, kejadian hari ini akan jadi sebuah catatan yang akan menentukan apakah mereka akan tetap mendukung PAN atau meninggalkan.