Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk
Rumah ane kebakaran, gara gara kompor mleduk
Ane jadi gemetaran, wara wiri kesrimpet
Rumah ane kebanjiran nak, gara gara got mapet
Itulah sepenggal bait lagu yang dinyanyikan almarhum Benyamin Suep, yang menggambarkan Jakarta sebagai kota langganan banjir.
Banjir selain macet adalah tumbal bagi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta. Sehingga mampu mengatasi banjir dan macet akan jadi jualan paling menarik saat ajang Pilkada di DKI Jakarta. Tidak terkecuali bagi Gubernur DKI saat ini, Basuki T Purnama alias Ahok, walau sebenarnya ini janji mantan pasangannya, Joko Widodo (Jokowi), yang telah pindah tugas menjadi Presiden Indonesia.
Kali ini saya tidak hendak mendiskusikan persoalan janji Gubernur Ahok, tapi lebih kepada persoalan teknis dalam mengatasi banjir yang ada dalam program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah DKI.
Hujan deras yang turun sepanjang hari sejak Minggu (8/2), membuat Jakarta banjir bahkan sampai ke Balaikota DKI dan Istana Merdeka, yang seharusnya merupakan daerah Ring 1 bebas banjir.
Banyak yang sudah dilakukan oleh Pemrov DKI mengantisipasi banjir ini, mulai pengerukan sungai, meninggikan tanggul, memperbanyak rumah poompa air, perbaikan drainasse dan lain sebagainya. Wajar jika kemudian Ahok naik pitam dan mencari siapa atau apa biang kerok penyebab Jakarta kembali terendam banjir.
Tadinya Ahok menduga ada Sabotase disaluran dekat Masjid Istiqlal yang tiba-tiba CCTV nya tidak dapat dipantau. Namun hari Selasa (10/2) kemaren Ahok, mengkoreksi tuduhan tersebut, dan PLN lah kemudian sebagai kambing hitam banjir Jakarta, terutama penyabab banjir di Ring 1.
Kenapa PLN ?
Rupanya PLN ditemukan oleh Ahok mematikan listrik yang menuju pompa air waduk Pluit. Sehingga pompa tidak dapat bekerja saat dibutuhkan untuk menyedot luapan air diwaduk. Walau PLN hanya mematikan listrik 2,5 jam pada Selasa (10/2) dari pukul 11.30 – 14.00, akibatnya menurut Ahok, Ring 1 kelelep air.
Masuk akal yang dijadikan kambing hitam kali ini oleh Ahok. Tentunya jika pompa air di Pluit tersebut mengandalkan sumber daya utamanya dari listrik, maka PLN harus menjaga agar aliran listrik tersebut harus ada saat dibutuhkan, tidak peduli apapun kondisinya (pikir Ahok, mungkin demikian).
Namun, alasan PLN mematikan aliran listrik dikawasan tersebut juga masuk akal. Demi keselamatan warga didaerah sekitar yang daerahnya banjir, dimana air telah menggenangi gardu gardu listrik milik PLN. Demi keselamatan nyawa penduduk, PLN mematikan aliran listrik dikawasan tersebut. Pilihan yang tersedia bagi PLN adalah menyelamatkan pompa air atau menyelamatkan nyawa penduduk dari resiko tersengat aliran listrik.
Kenapa Pakai Pompa Listrik PLN bukan Pompa Independen ?
Menurut saya, terlepas siapa kambing hitamnya, siapa yang harus bertanggung jawab, atas penyebab banjir di Jakarta khususnya kawasan Ring 1, ada yang menarik dari pernyataan Ahok. Yaitu, kenyataan bahwa pompa-pompa air di waduk Pluit menggunakan Listrik PLN sebagai sumber daya utamanya.
Ini sesuatu yang aneh, hemat saya.
Aneh, kenapa Pemprov DKI – Jakarta menggunakan sumber daya untuk kondisi normal dalam menggerakan alat yang difungsikan untuk kondisi emergency atau darurat ?
Listrik PLN adalah sumber energi listrik untuk kondisi normal, disediakan secara kontinyu untuk peralatan yang berfungsi dalam kondisi normal. Dan Listrik PLN disalurkan melalui jala-jala yang tersambung secara meluas dan saling terintegrasi serta bersumber dari pembangkit atau powerplan yang lokasinya tersebar dan berjauhan.
Satu lokasi yang dialiri listrik melalui jala-jala PLN, akan dipengaruhi oleh lokasi lain. Setiap sistem akan saling terpengaruh apalagi terhubung dalam gardu yang sama atau bahkan powerplan yang sama. Kejadian disuatu lokasi bisa saja berdampak dilokasi lain yang jauh. Memutus atau terputus aliran listrik untuk satu lokasi bisa jadi berdampak matinya listrik di lokasi lain.
Oleh karena itu Listrik yang bersumber dari jala-jala PLN bukanlah pilihan yang tepat untuk menangani kondisi emergency atau bencana. Karena tidak ada yang bisa memberikan jaminan, saat bencana datang disuatu titik, listrik tetap tersedia. Listrik PLN hanya disiapkan untuk melayani kondisi normal, bukan kondisi darurat.
Disinilah anehnya menurut saya, kenapa pompa air Pluit yang berfungsi untuk melayani keperluan darurat dirancang menggunakan Listrik PLN sebagai pemasok daya utamnya. Padahal pompa-pompa tersebut bekerja tidak secara terus menerus atau kontinyu, hanya bekerja saat air sudah mencapai ketiggian tertentu. Dan ketinggian tertentu itu tidak dapat diprediksi, hanya bisa dimonitoring dari waktu kewaktu, sampai batas yang ditetapkan maka reaksi cepat menjalankan pompa harus dilakukan.
Bayangkan, pada saat monitoring, ditemukan ketinggian air sudah dalam keadaan darurat, signal diberikan ke pompa air untuk bekerja, tapi saat yang sama, tiba-tiba pembangkit PLN di Jakarta shutdown, apa yang terjadi ? Pompa tidak bekerja, air semakin tinggi, dan byurrrr, banjir lah Jakarta, terendamlah Kantor Presiden dan Kantor Gubernur DKI. Akhirnya tentu Ahok yang akan dicaci maki, menyedihkan.
Jadi ?
Walau saya tidak mendalami ilmu bencana, hanya seorang insinyur listrik, namun secara logis saja, kebijakan menggunakan listrik PLN ini, sangat mudah disimpulkan adalah sebuah kebijakan yang salah dari Pemrov DKI Jakarta.
Menggantungkan sumber energi kepada energi listrik PLN yang tidak disiapkan untuk ketersediaan selama bencana, adalah sebuah kekeliruan yang mestinya bisa dihindari.
Mestinya Pemprov DKI menggunakan pompa air yang menggunakan sumber energi utama yang dibuat khusus untuk pompa tersebut. Tidak tersambung keluar, tidak terhubung ke jala jala PLN, hanya disiapkan untuk melayani kondisi darurat bagi pompa pompa tersebut.
Dan ini disebut pompa air independen, artinya pompa tersebut digerakan oleh listrik yang berdiri sendiri atau ada di pompa tersebut sebagai satu kesatuan atau dibuat khusus untuk pompa tersebut.
Pompa Air independe tidak tergantung pada ketersedian daya listrik di jala-jala PLN dalam pengoperasiannya. Andai disuatu kawasan tiba-tiba terjadi bencana banjir luar biasa sehingga jala-jala PLN terendam, gardu terendam, atau bahkan Powerplannya mati, maka Pompa independen tersebut dapat terus bekerja, karena ia tidak tergantung pada listrik PLN.
Untuk contoh, coba perhatikan, Mobil pemadam kebakaran. Ini adalah mobil darurat, bukan mobil yang bekerja dalam kondisi normal.
Tidak ada satupun mobil PMK yang didesign menggunakan listrik dari jala-jala PLN sebagai sumber energi utamanya. Walau listrik PLN saat ini ada diseluruh pelosok kota bahkan sampai ke desa. Walau jala-jala PLN dipastikan ada dilokasi manapun yang mengalami kebakaran. Tidak pernah ada disiapkan stop kontak darurat khusus untuk mobil pemadam kebakaran disuatu lokasi. Karena insinyur tahu, bahwa Listrik jala-jala tersebut adalah listrik untuk kondisi normal, bukan emergency, yang bisa sewaktu waktu ikut putus, tidak tersedia saat sebuah kondisi darurat terjadi.
Jadi hemat saya, ada kesalahan design pompa-pompa di Pluit tersebut. Mestinya pompa tersebut dirancang sejak awal menggunakan sumber listrik independen sebagai penggerak pompa-pompa tersebut, Umumnya sumber daya nya atau sumber listriknya adalah Diesel yang sudah menjadi satu paket dengan pompa air tersebut atau dibangunkan khusus untuk pompa air.
Sumber energi atau listrik untuk pompa yang bekerja darurat harus dibangun terpisah dan tidak tergantung ke jala-jala PLN atau sumber energi luar apapun dalam pengoperasiannya. Sehingga saat kondisi darurat termonitor, maka pompa air saat itu juga bekerja dengan sumber daya yang tersedia.
Kedepan, Pak Ahok, mungkin bisa segera mengevaluasi pompa-pompa air yang ada di Jakarta. Jangan lagi menggunakan Pompa dengan listrik PLN sebagai sumber daya utamanya, tapi harus buat pompa air independen.
Dan akhirnya Pak AHok tidak perlu lagi tergantung pada PLN dalam mengatasi banjir di Jakarta. Dan tentunya tidak perlu lagi PLN dituduh sebagai biang penyebab banjir nya Jakarta. Tentu pilihan berat bagi Direksi PLN jika pompa air masih menggunakan listrik dari jala-jala PLN. Menyelamatkan nyawa penduduk agar tidak tersentrum atau tetap mengalirkan listrik ke pompa-pompa air milik Pemprov DKI, saya pun jadi Direksi PLN, akan pilih biarkan air yang meluap dibanding di penjara karena warga kesetrum.
Ferry Koto
Center for National Strategic Studies (CNSS)
Surabaya – Jawa Timur
